Kali ini tema yg diangkat membicarakan potensi Daerah Otonom Baru (DOB) Gambut Raya dan Tanah Kambatang Lima yang sudah diperjuangkan masyarakat setempat dan diajukan aspirasi itu ke Pemerintah Pusat.
"Jujur saja, untuk DOB Gambut Raya mungkin warga Kalsel sudah banyak mengetahuinya tapi untuk DOB Tanah Kambatang Lima justru sebagain besar masyarakat belum mengenalnya itu sebab kita terus ekspos sehingga keberadaan 2 DOB ini mendapat respon positif dari berbagai stake holder di Kalsel" ujar Ketua Panitia Doni Sulistyo Susilo, SH yang juga Waketum DPP HAKA.
Ditempat yang sama, Sumarko Ketua Umum DPP HAKA mengatakan pada prinsipnya HAKA sendiri sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan 2 DOB tersebut. Ini dikarenakan 2 DOB memiliki potensi ekonomi yang memadahi kedepannya. HAKA mendorong agar 2 DOB ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah terutama Kabupaten asal, masyarakat Kalsel dan Pemerintah Pusat.
Kita lihat secara fakta untuk DOB Gambut Raya, sudah terbangun perumahan rakyat yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya, tata bangun bisnis yang tumbuh sumbur mulai perhotelan, ritel produk, pergudangan, bisnis alat berat dan jasa, terbangun beberapa perguruan tinggi, wilayah pertanian dan perikanan yang besar, dan berbagai obyek pendapatan asli lainnya.
Sedangkan fakta untuk Tanah Kambatang Lima, kata marko, merupakan wilayah yang memiliki potensi SDA yang besar perlu eksplorasi dan eksploitasi, lahan yang luas untuk perkebunan menjadi bekal pendapatan daerah yang sangat cukup bagi pertumbuhan Kabupaten Baru. Potensi DOB Tanah Kambatang Lima ini kan sebelas duabelas dengan Kabupaten Tanah Bumbu kali pertama dimekarkan tahun 2003, 20 tahun yang lalu. Dan bisa dirasakan bagaimana Kabupaten Tanah Bumbu menjadi lebih maju mandiri. Tentu DOB Tanah Kambatang Lima akan menjadi daerah yang maju dan sexy dimata investor, jelasnya
Kemudian, kata marko, HAKA berpandangan, jika kekuasaan itu semakin dekat dengan masyarakat maka potensi kesejahteraan masyarakatnya semakin besar. Pemekaran wilayah itu bagian dari mendekatkan hubungan kekuasaan dengan masyarakat melalui kecepatan akses pelayanan publiknya juga memaksimalkan pelaksanaan renstra pembangunan SDM dan infrastrukturnya.
Mungkin pada rezim sekarang belum ada rencana kebijakan pemekaran daerah baru sebagaimana pernyataan Kemendagri masih dalam status moratorium. Namun HAKA akan terus mendukung, mengawal dan mendorong 2 DOB di Kalsel ini disetujui oleh Presiden hasil Pilpres 2024 mendatang, harapnya. (Diananta)
