Penyesuaian Merchant Discount Rate (MDR) QRIS bertujuan meningkatkan layanan kepada pedagang dan pengguna QRIS. Pesan itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Wahyu Pratomo, pada kegiatan Bincang Bareng Media (BBM), di Aula 2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (25/07/2023).
Wahyu menambahkan, sejak awal peluncurannya di tahun 2019, BI telah mengenakan MDR QRIS sebesar 0,7%. Per April 2020, BI membebaskan kelompok pedagang usaha mikro (UMI) dari pengenaan MDR, sebagai respons atas kondisi ekonomi yang tengah lesu akibat pandemi.
“Mulai 1 Juli 2023, MDR QRIS kembali dikenakan untuk UMI dengan tarif sebesar 0,3%”, ujar Wahyu lewat siaran pers BI Kalsel. Tarif MDR tersebut, menurut Wahyu, lebih rendah dibanding tarif MDR saat awal peluncuran QRIS.
Tarif MDR QRIS yang dikenakan kepada UMI juga lebih rendah dibanding golongan lainnya, yaitu usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE) sebesar 0,7%; serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Layanan Umum (BLU), dan Public Services Obligation (PSO) sebesar 0,4%.
Selain itu, kata Wahyu, tidak semua tarif MDR QRIS disesuaikan. Merchant QRIS kategori Government to People (G2P) seperti bansos, People to Government (P2G) seperti pembayaran pajak, paspor, dan donasi sosial nirlaba tetap dikenakan tarif MDR sebesar 0% alias nihil.
Wahyu melanjutkan, MDR QRIS akan dialokasikan kepada ke industri penyedia jasa pembayaran agar pelayanan QRIS kepada masyarakat bisa lebih baik.
“Banyak yang belum tahu, di balik satu transaksi QRIS, ada banyak penyedia jasa pembayaran yang terlibat. Mulai dari penerbit (issuer), acquirer, lembaga switching, lembaga services, hingga lembaga standar,” tambah Wahyu.
Berdasarkan data BI, secara nasional, per Mei 2023, ada 35,8 juta pengguna QRIS, 26,1 juta merchant QRIS. Sebanyak 95,87% merchant QRIS merupakan pelaku UMKM. Dalam setahun terakhir, volume dan nominal transaksi QRIS juga tumbuh signifikan, secara berturut-turut sebesar 152% dan 175%. Di Kalsel sendiri, sudah ada 454.986 pengguna QRIS.
Untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Wahyu menjelaskan, dalam waktu dekat BI Kalsel akan selenggarakan Festival Antasari 2023 bertema “Banua Go Digital”, selama Agustus-Oktober 2023. Rangkaian acara terdiri dari seminar luring ihwal transaksi nontunai, webinar perlindungan konsumen, dan lain-lain.
Wahyu juga menyebutkan, ada dua kegiatan lain yang akan diselenggarakan BI Kalsel dalam waktu dekat. Dua kegiatan itu adalah Program Akselerasi UMKM berorientasi Ekspor (Pamor Borneo) pada Agustus 2023, dan seminar internasional ekonomi hijau pada September 2023.
Melanjutkan capaian apik tahun sebelumnya, Pamor Borneo 2023 terdiri dari berbagai rangkaian. Mulai dari pameran produk UMKM unggulan se-Kalimantan, business matching penjualan dan pembiayaan dengan aggregator dan lembaga keuangan, business counselling, workshop, dan talk show pengembangan UMKM, travel mart yang turut menghubungkan pelaku pariwisata.
“Di samping itu, ada pula one-on-one meeting dengan pelaku usaha dan investor, diseminasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kalimantan, dan dimeriahkan pagelaran seni dan budaya khas Kalimantan,” jelas Wahyu.
Untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau, seminar internasional ekonomi hijau bertajuk “Advancing Green Initiatives for the Sustainable Kalimantan Through Action and Collaboration” juga akan diselenggarakan.
Menurut Wahyu, diperlukan reformasi struktural menuju “The New Kalimantan” yaitu Kalimantan Baru yang bukan hanya mengandalkan sektor ekstraktif melainkan juga mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Bincang Bareng Media kali ini tergabung dan merupakan penutup rangkaian kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi yang rutin diselenggarakan BI Kalsel. Diseminasi menghadirkan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Ahmad dan Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Suparmi.
Dalam diseminasi tersebut, Wahyu memandang penting hilirisasi guna meningkatkan perekonomian Kalsel. Prospek inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran 3%±1% (yoy), dibarengi kerja keras BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). (Diananta)
