Direktur KAKI Kalsel, H Akhmad Husaini, mendesak Pemko Banjarmasin menuntaskan tagihan-tagihan pekerjaan proyek. Sebab, kata dia, pihak masyarakat, buruh, karyawan serta supplier barang perlu menggerakkan roda ekonomi.
“Mereka juga membutuhkan pendapatan dari pekerjaan -pekerjaan yang sudah diselesaikan,” kata H Akhmad Husaini saat orasi.
Menurut dia, permasalahan kas daerah kosong jangan saling menyalahkan dari pihak pemerintah yang membuat gaduh dan ketidakpastian. Husaini berkata pihak penyedia dan vendor perlu kepastian dalam permasalahan refocusing kemungkinan tidak sejalan dengan PMK karena tidak dalam kondisi kebencanaan/wabah.
“Perlunya BPK melakukan audit dalam hal pendapatan di Pemko Banjarmasin serta audit dalam hal segala hal agar permasalahan menjadi jelas di mata masyarakat Kota Banjarmasin,” lanjut H Akhmad Husaini.
Ia pun menyoroti proyek yang menelan dana besar, seperti jembatan Pasar Lama yang menelan dana Rp 11 miliar lebih. “Dalam hal aksesoris, jembatan apung, pengadaan lainya dalam meubelair atau dugaan banyak pembelian sangat berpotensi menghamburkan anggaran serta kegiatan lainya. Perlunya BPK dan pihak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan,” tutur Husaini.
Ia berharap permasalahan ini perlunya diselesaikan, dan pihak DPRD Banjarmasin bertangung jawab juga dalam hal pengawasan anggaran. “Jika ada potensi tindak pidana korupsi, segera laporkan ke penegak hukum baik KPK dan Kejagung Jakarta,” tutup H Akhmad Husaini.
