Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dalam memperkuat Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya pada Kamis siang, 1 Februari 2024.
Kegiatan yang diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan ini juga dihadiri Kabid PMM Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir P., ST, MA dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Seperti yang di laporkan Panitia Pelaksana Angga Priyadi, ST, M. Ec., Dev selaku Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44-6, 25. Dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 (dua) persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
"Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin. Tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai. Semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran, "Jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM mengucapkan, selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi Se-Kalimantan Selatan yang mengikuti kegiatan ini dan berharap bagaimana bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
"Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD Se-Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting, kita Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru program apa yang kita lakukan untuk pengetasan kemiskinan ini yang harus kita sepakati bersama karena ini termasuk penilaian secara nasional. Dan apabila kita tidak mempunyai perencanaan maka kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan, "Katanya.
Selain itu, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan.
"Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan, "pungkasnya. (Gusti Mahmuddin Noor)
