Langkah menuju transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kembali ditegaskan oleh Bupati Balangan H. Abdul Hadi, yang dengan penuh tanggung jawab menyerahkan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2023 kepada pimpinan DPRD Balangan.
Dalam suasana yang penuh semangat, Bupati H. Abdul Hadi menyampaikan LKPj di hadapan rapat Paripurna DPRD Balangan Ke-4 pada masa persidangan pertama tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna, Kecamatan Paringin Selatan pada Rabu (20/3/2024).
Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa penyampaian LKPj oleh Kepala Daerah merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019.
"Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan LKPj kepada DPRD dalam rapat paripurna setahun sekali, paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir," ungkap Fauzan.
Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, menjelaskan bahwa LKPj tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah.
"Dokumen ini memuat informasi mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta capaian kinerja selama tahun anggaran 2023," ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati H. Abdul Hadi menguraikan bahwa dokumen LKPj juga mencerminkan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan, beserta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah serta mengoptimalkan program dan kegiatan tersebut.
H Abdul Hadi juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam mengembangkan solusi bagi permasalahan yang masih menghambat kemajuan daerah secara umum, baik dengan memperbaiki solusi yang ada maupun menemukan inovasi baru untuk masa depan yang lebih baik.
Dengan kerja keras dan kolaborasi yang kokoh, diharapkan Balangan dapat terus melangkah maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. (Didi Juaidinoor)
