Diklat yang digelar di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta tanggal 23 sampai 26 Juli 2024 ini diikuti pula oleh pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi menjelaskan, diklat ini ini penting untuk diikuti karena menyangkut potensi dan juga sertifikasi yang harus dimiliki oleh seluruh pejabat di lingkup BPBD Balangan.
"Diklat penyelenggaraan pemerintahan pasca bencana saat ini melibatkan dari pimpinan kepala pelaksana, sekretaris, seluruh kabid dan para kasubbag guna memenuhi standar kompetensi indeks profesionalisme ASN kita," ujarnya.
Menurutnya, sertifikasi yang diakui adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.
Lebih lanjut H Rahmi mengatakan, tujuan diklat ini adalah untuk memenuhi standar sertifikasi kompetensi sebagai penyelenggara penanggulangan bencana, kemudian dalam rangka menambah kompetensi dan wawasan di bidang manajemen penyelenggaran pemerintahan saat tanggap darurat dan pasca bencana.
"Materi-materi yang disampaikan sangat sesuai sekali dengan kebutuhan kami dalam menunjang tugas-tugas di dalam penanggulangan bencana dan narasumbernya pun langsung dari lembaga atau kementerian terkait yaitu dihadiri oleh pejabat setingkat pembuat regulasi seperti Sekjen, Dirjen, Direktur, Sub Direktur. Jadi sangat berhubungan sekali dengan lintas sektor dan multi kolaborasi," ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, H Rahmi berharap kinerja kompetensi dan kemampuan seluruh pejabat di lingkup BPBD Balangan meningkat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.
"Mudahan juga diklat ke depan kami perluas lagi dengan mengikutkan rekan para JF dan lainnya agar meningkat kompetensi dan wawasannya, serta memiliki sertifikasi dalam menjalankan tugas," pungkasnya. (Didi Juaidinoor)
