Fenomena aksi borong partai tak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan: Banjarbaru. Strategi menyulitkan langkah calon petahana Walikota Banjarbaru saat ini, Muhammad Aditya Mufti Ariffin, untuk kembali naik ke panggung kontestasi Pilkada Banjarbaru.
Figur penantangnya seorang PNS yang baru saja pensiun dini di Pemko Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengantongi dukungan banyak partai politik, mulai dari Gerindra, PAN, Demokrat, serta yang terbaru NasDem dan PKB. Koalisi gemuk yang secara otomatis akan meloloskan Lisa dalam proses pendaftaran KPU yang beberapa hari lagi akan dibuka.
Adapun PDIP, Golkar, dan PKS belum menentukan sikap resmi pasangan calon yang diusung di Pilwali Banjarbaru 2024.
Sedangkan peluang petahana, Aditya Ariffin, semakin menipis pasca beralihnya dukungan PKB yang Juli 2024 menyerahkan SK dukungan, namun Agustus ini justru putar haluan ikut gerbong koalisi Lisa.
Kini, Aditya dihadapkan dengan jalan buntu karena hanya mengantongi dukungan dari partainya sendiri, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang bermodal 3 kursi dan belum bisa memenuhi ambang batas syarat pencalonan.
Pengamat politik, Dhieno Yudhistira, turut menyoroti langkah PKB dalam mengubah dukungannya. Menurutnya hal itu sangat mencederai demokrasi di Banjarbaru sebab fenomena politik saat ini masih sangat dinamis.
"DPP PKB sebelumnya sudah memberikan Rekomendasi kepada Aditya yang berpasangan dengan Habib Abdullah dan tanpa alasan jelas, B-KWK nya malah diberikan kepada calon lain. Seharusnya, B-KWK berubah apabila calon tidak bisa memenuhi syarat di rekomendasi," ucap Dhieno.
"Misalnya calon tidak dapat teman koalisi, atau calon melanggar kesepakatan dalam hal menggerakkan partai dalam pemenangan di luar aturan. Sehingga kalau tanpa alasan yang jelas, walau dalam politik hal tersebut sah-sah saja, tapi dari segi etika dan moral, jelas sangat menciderai demokrasi saat ini," ucapnya.
Meski begitu, Dhieno masih sangat optimis bahwa masyarakat Banjarbaru masih sangat selektif dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin Banjarbaru ke depan. "Khususnya masyarakat non partai atau bukan dari kalangan mesin partai," pungkasnya.
Menggembosi Aditya agar tak bisa mendaftar, memang menjadi satu-satunya jurus jitu memenangkan kontentasi di Pilkada Banjarbaru saat ini. Elektabilitas yang melambung tinggi dan tak terbendungnya dukungan masyarakat membuat Aditya kesulitan disentuh oleh figur penantang manapun, apalagi saat masa kampanye nanti.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei perilaku pemilih di Kota Banjarbaru pada periode 8-13 Agustus 2024. Sebanyak 400 sampel dengan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 5 persen dan wawancara dilakukan secara tatap muka mengukuhkan elektabilitas Aditya yang cukup tinggi karena disokong oleh tingkat kepuasan publik yang mencapai 87,2 persen.
"Alasan responden memilih Petahana H M Aditya Mufti Arifin adalah karena sudah terbukti hasil kerjanya 25,9 persen, dinilai perhatian pada rakyat 24,7 persen, dan dinilai berpengalaman di pemerintahan 23,6 persen," ungkap, Peneliti LSI, Muhammad Akib.
Dalam simulasi pengerucutan kandidat Walikota Banjarbaru, keunggulan Aditya tetap konsisten di atas 30 persen. Bahkan mencapai 40 persen lebih ketika disimulasikan head to headdengan kandidat lain, dalam simulasi dua kandidat melawan Erna Lisa Halaby, Aditya unggul dengan angka elektabilitas sebesar 66,2 persen, sementara Erna Lisa Halaby mendapat dukungan sebesar 23,3 persen.
