BATULICIN, Rapat kerja dengan mitra kerja Dinas Pendidikan (Disdik) Tanbu digelar Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) di Gedung DPRD Tanbu, Rabu, (2/10/2024).
Salah satu permasalahan yang dibahas adalah terkait pengalihan status sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dari status swasta menjadi negeri.
Misal sekolah TK Tamunih di Mantewe, Kecamatan Mantewe, Tanbu yang ingin mengubah status dari sekolah swasta menjadi sekolah Negeri.
Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Tanbu dari Komisi 1, Sarniah pada saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dinas Pendidikan terkait serapan anggaran tahun 2024 dan program kerja tahun 2025.
"Ini ada WA dari pengawas sekolah wilayah di Mantewe, katanya sekolah di Mandawili Tamunih. Disitu ada sekolah tapi jauh, katanya itu sekolah ingin dibikin negeri, jadi tidak dapat dana Bos dan BOP, karena Tamunih, jujur saja saya belum pernah kesana, sehingga belum tahu persis sekolahnya seperti apa, apakah memang tidak ada yayasannya di situ seperti yang disampaikan pengawasnya,"ujar Niah terlihat menyampaikan sambil melihat pesan whastap di HPnya.
Menanggapi hal itu Kepala Dinas Pendidikan Tanbu, Amiluddin yang menghadiri rapat kerja Komisi 1 tersebut menjawab. Amiluddin mengatakan, bahwa yang dikembangkan sekarang ini adalah Tamunih dua. Kalau memang sekolah itu ingin di- negeri-kan, bisa saja sepanjang ada tanah hibah dengan legalitas yang lengkap diserahkan ke Pemkab Tanbu.
Sementara Sayono dari Komisi 1 DPRD Tanbu mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dalam programnya terkait sekolah paud, TK yang masih berstatus swasta ingin dijadikan sekolah Negeri.
"Kami sangat mendukung program Disdik Tanbu terkait sekolah-sekolah Paud, TK yang statusnya masih swasta ingin dijadikan Negeri tentunya ini harapan sebagian besar masyarakat," tutup Sayono.
Dapat diketahui dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dinas Pendidikan dipimpin oleh Ketua Komis 1 Bobi, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Amiluddin didampingi beberapa Kabidnya. [Gunawan]
