Kinerja tidak sesuai dengan standar membuat DPRD Balangan, Kalimantan Selatan, mengusulkan agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di daerah dipotong. Usulan ini bertujuan memastikan TPP sesuai dengan prestasi kerja masing-masing pegawai.
Anggota DPRD Balangan, Hafiz Anshari, menjelaskan bahwa usulan ini akan diajukan pada tahun 2025. “TPP harus disesuaikan dengan kinerja, dan jika tidak sesuai, perlu ada sanksi berupa pemotongan TPP,” ujar Hafiz pada Selasa (5/11/2024).
Hafiz menilai bahwa kinerja ASN Pemkab Balangan selama ini sudah cukup baik, namun belum optimal dan perlu evaluasi. Ia memberi contoh, sebuah dinas dengan anggaran besar baru merealisasikan kinerjanya sekitar 27 persen hingga minggu lalu.
Menurut Hafiz, keputusan untuk memotong TPP memang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, kebijakan ini seharusnya ditegakkan secara konsisten, terutama terkait kehadiran dan kinerja para ASN.
Ia juga menegaskan bahwa pembayaran TPP tanpa potongan perlu dievaluasi oleh Pemkab Balangan. Hal ini agar TPP hanya diberikan kepada ASN yang menunjukkan etos kerja tinggi dan hasil yang maksimal.
“Hukuman (punishment) yang tepat adalah tidak hanya ASN yang bersangkutan yang dipotong TPP nya, pemotongan juga harus dilakukan kepada pimpinan ASN tersebut,” ujarnya.
Hafiz menambahkan bahwa BKPSDM Kabupaten Balangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan kedisiplinan ASN. Ia juga menyoroti kegiatan bimbingan teknis yang sering diadakan sejumlah dinas, di mana pejabat sering tidak berada di daerah saat diperlukan. (Didi Juaidinoor)
